MARITIMPOST.Com, Jakarta — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong pemerintah pusat memperkuat konektivitas dan infrastruktur komunikasi digital di wilayahnya. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung percepatan pembangunan PPU sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal tersebut disampaikan Bupati PPU Mudyat Noor saat melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Nezar Patria di ruang kerja Wamen Komdigi, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab PPU menyampaikan kondisi konektivitas digital di sejumlah wilayah. Salah satu persoalan yang masih dihadapi adalah keberadaan desa dan kawasan yang belum terjangkau jaringan komunikasi atau mengalami blank spot. Di sejumlah lokasi lainnya, kualitas sinyal juga dinilai belum optimal.
Mudyat mengatakan, pemerataan akses komunikasi dan internet merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat PPU. Terlebih, posisi PPU semakin strategis karena berbatasan langsung dengan kawasan IKN.
Menurut dia, penguatan infrastruktur digital tidak hanya dibutuhkan untuk menunjang komunikasi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai sektor pelayanan dan aktivitas ekonomi daerah.
“Penguatan konektivitas digital sangat penting bagi masyarakat PPU. Ini bukan hanya berkaitan dengan komunikasi, tetapi juga pendidikan, pelayanan kesehatan, pemerintahan, aktivitas ekonomi, hingga mendukung perkembangan kawasan IKN,” ujar Mudyat didampingi Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin saat audiensi.
Pemkab PPU berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital dapat memberikan dukungan terhadap percepatan pemerataan infrastruktur telekomunikasi, khususnya di wilayah yang hingga kini masih mengalami keterbatasan akses jaringan.
Penguatan konektivitas dinilai semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital. Akses internet yang merata juga menjadi salah satu faktor pendukung agar masyarakat di wilayah perdesaan dapat memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan ekonomi secara lebih mudah.
Dengan posisi PPU sebagai salah satu wilayah penyangga IKN, Pemkab menilai ketersediaan jaringan komunikasi yang andal menjadi bagian dari kesiapan daerah dalam menghadapi perkembangan kawasan ibu kota baru.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab PPU membangun koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi atas persoalan konektivitas sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur digital dapat menjangkau seluruh wilayah secara lebih merata.
