MARITIMPOST.Com, Nusantara – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan terus memperkuat pelayanan keimigrasian di Mal Pelayanan Publik (MPP) Nusantara sebagai upaya mendekatkan akses layanan kepada masyarakat di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hingga periode 31 Agustus hingga 25 September 2026, layanan keimigrasian di MPP Nusantara telah dimanfaatkan sebanyak 132 kali, dengan rata-rata waktu pelayanan 8,4 menit.
Capaian tersebut menempatkan layanan keimigrasian sebagai layanan dengan tingkat pemanfaatan tertinggi di MPP Nusantara pada periode tersebut. Layanan keimigrasian telah dibuka selama 13 hari layanan dengan frekuensi tiga kali dalam satu minggu.
Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan layanan BPJS Ketenagakerjaan yang tercatat sebanyak 107 layanan dan Perizinan OIKN sebanyak 55 layanan.
Perkembangan pelayanan tersebut disampaikan dalam kegiatan koordinasi dan pertukaran praktik terbaik (best practice) pengelolaan layanan keimigrasian yang dilaksanakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan bersama jajaran dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan di Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Selasa (29/9/2026).
Rombongan diterima Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Dr. Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, dan Direktur Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perizinan Pembangunan OIKN, Dr. Kuswanto.
Pertemuan tersebut membahas perkembangan pembangunan IKN dan kebutuhan pelayanan publik, termasuk layanan keimigrasian, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, investasi, serta aktivitas warga negara asing (WNA) di kawasan tersebut.
Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi menyampaikan bahwa pembangunan IKN terus diarahkan sebagai pusat pemerintahan baru sekaligus kawasan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi yang didukung berbagai fasilitas pemerintahan dan pelayanan publik.
Perkembangan tersebut turut mendorong meningkatnya mobilitas masyarakat, investasi, dan aktivitas orang asing. Karena itu, kesiapan layanan keimigrasian menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kebutuhan pelayanan serta mobilitas orang di kawasan IKN.
Dalam pertemuan itu juga disampaikan terdapat 16 WNA pelaku usaha di IKN. Keberadaan dan perkembangan aktivitas orang asing tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penyesuaian penyelenggaraan layanan serta pengawasan keimigrasian di kawasan IKN.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan, Adi Fachmianur, mengatakan layanan keimigrasian di MPP Nusantara merupakan salah satu proyek unggulan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan yang sebelumnya telah melalui tahap uji coba selama kurang lebih dua pekan.
“Kehadiran layanan keimigrasian di MPP Nusantara merupakan bagian dari upaya untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat. Kami terus melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan kawasan IKN agar pelayanan keimigrasian dapat diberikan secara efektif dan mudah diakses,” ujar Adi.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan, Friece Sumolang, menyampaikan apresiasi atas kesempatan untuk melihat secara langsung penyelenggaraan MPP Nusantara, khususnya dalam penerapan digitalisasi dan integrasi layanan.
“Penyelenggaraan MPP Nusantara memberikan gambaran mengenai penerapan digitalisasi, integrasi layanan, dan efisiensi sumber daya dalam pelayanan publik. Praktik tersebut menjadi bahan pembelajaran yang dapat dikaji dan disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian di wilayah Sulawesi Selatan,” ujar Friece.
Dr. Kuswanto menambahkan, penerapan smart governance, digitalisasi, efisiensi sumber daya, dan integrasi pelayanan merupakan bagian dari pengembangan tata kelola pemerintahan modern di IKN.
Setelah pertemuan, rombongan meninjau MPP Nusantara untuk melihat secara langsung pelaksanaan layanan, pola integrasi pelayanan, serta dukungan sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk layanan keimigrasian.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Istana Negara IKN untuk melihat perkembangan kawasan pusat pemerintahan IKN beserta lingkungan dan fasilitas pendukungnya.
Melalui koordinasi dan pertukaran praktik pengelolaan layanan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan terus menyesuaikan penyelenggaraan layanan keimigrasian dengan perkembangan kawasan IKN.
Kehadiran layanan keimigrasian di MPP Nusantara diharapkan tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap layanan, tetapi juga mendukung kebutuhan pelayanan dan pengawasan seiring meningkatnya aktivitas orang asing di kawasan IKN.
