MARITIMPOST.Com, Balikpapan — Upaya memperkuat konektivitas nasional melalui program Tol Laut dan Jembatan Udara terus didorong melalui penyusunan kebijakan berbasis data. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan pendalaman data dan analisis yang digelar Badan Kebijakan Transportasi secara daring pada Senin (4/5/2026).
Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VII, Ferdinan Nurdin, menjadi salah satu pihak yang memberikan penjelasan mendalam dalam forum tersebut. Ia hadir bersama jajaran inspektur penerbangan untuk memberikan masukan strategis dalam penyusunan policy paper terkait skema pembiayaan sarana transportasi.
Kegiatan ini merupakan bagian dari proses perumusan rekomendasi kebijakan bertajuk skema pembiayaan guna mendukung program Tol Laut dan Jembatan Udara. Forum tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari analis kebijakan, narasumber, hingga peserta internal lintas instansi.
Dalam penjelasannya, Nurdin menitikberatkan pada pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan angkutan udara subsidi, khususnya pada program Jembatan Udara. Ia memandang pengawasan tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan dan kualitas data operasional yang komprehensif.
Aspek data yang disoroti mencakup informasi armada secara detail, mulai dari jumlah dan jenis pesawat yang digunakan hingga status kepemilikan, baik milik sendiri, sewa, maupun charter. Selain itu, kapasitas angkut atau payload serta volume kargo menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas layanan.
Ia juga menekankan pentingnya analisis terhadap tingkat utilisasi pesawat dan rata-rata load factor pada setiap rute penerbangan. Frekuensi penerbangan serta keberlanjutan rute aktif dinilai sebagai faktor krusial dalam memastikan layanan tetap berjalan optimal dan tepat sasaran.
Lebih lanjut, Nurdin menguraikan bahwa pelaksanaan penerbangan perintis saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi tersebut menuntut adanya strategi pengelolaan yang adaptif agar layanan tetap terjaga tanpa mengurangi kualitas.
Untuk menjawab tantangan tersebut, ia menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Sinergi antara otoritas bandar udara, kuasa pengguna anggaran, operator penerbangan, serta pemerintah daerah menjadi faktor penentu dalam menjaga keberlanjutan program.
Selain kolaborasi, langkah strategis lain yang disoroti adalah perlunya evaluasi berkala terhadap roadmap komersial penerbangan perintis. Evaluasi ini diharapkan mampu mendorong layanan tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan memiliki nilai tambah ekonomi.
Nurdin juga menegaskan pentingnya peningkatan efektivitas pengawasan melalui pemanfaatan data operasional secara optimal. Pendekatan berbasis data dinilai mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan.
Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan implementatif. Hasilnya akan menjadi dasar dalam memperkuat program Tol Laut dan Jembatan Udara sebagai bagian dari strategi pemerintah meningkatkan konektivitas nasional.
Forum tersebut sekaligus menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam menciptakan sistem transportasi udara perintis yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, terutama bagi wilayah terpencil, tertinggal, terluar, dan perbatasan.
