MARITIMPOST.Com, Balikpapan — Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak fenomena El Nino. Penanganan ancaman tersebut dinilai tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor yang didukung data dan teknologi terintegrasi.
Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menegaskan, karhutla dan El Nino merupakan ancaman yang saling berkaitan dan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tahap pencegahan hingga penanganan di lapangan.
“Saya ingin menegaskan satu hal penting pada pembukaan rakor ini, bahwa penanganan karhutla dan penanganan El Nino tidak mungkin ditopang oleh satu entitas saja. Potensi bencana ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan jawaban bersama,” ujar Endar dalam Rapat Koordinasi Daerah Kesiapan Pencegahan dan Penanganan Karhutla serta Antisipasi Fenomena El Nino di Mapolda Kaltim, Selasa (4/8/2026).
Endar mengatakan, potensi karhutla harus diantisipasi sejak dini agar tidak berkembang menjadi situasi krisis yang lebih kompleks. Berdasarkan data aplikasi Lembuswana, sepanjang semester pertama 2026 terdeteksi 974 hingga lebih dari 1.000 titik panas (hotspot) di wilayah Kaltim. Bahkan, pada Selasa (4/8/2026), masih terpantau 54 titik hotspot.
Kondisi tersebut, kata Endar, menjadi peringatan bagi seluruh unsur terkait agar tidak menunggu hingga kebakaran meluas dan asap mulai mengganggu aktivitas masyarakat.
“Kita harus bergerak sebelum api membesar, bukan hanya sibuk saat asap sudah membumbung tinggi,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Polda Kaltim telah menyiapkan Operasi Aman Nusa II-2026 dengan dukungan personel di seluruh daerah serta pembentukan sejumlah satuan tugas. Polisi juga memperkuat patroli terpadu, pemantauan hotspot berbasis teknologi, serta kesiapan sarana dan prasarana untuk penanganan karhutla.
Selain itu, koordinasi lintas instansi akan diperkuat melalui integrasi data secara real time, operasi bersama, dan pembentukan pusat kendali terpadu. Langkah tersebut melibatkan TNI, Polri, BPBD, instansi terkait, Manggala Agni, hingga Basarnas.
Penanganan karhutla juga diarahkan pada pendekatan berbasis komunitas dan kawasan konsesi. Perusahaan perkebunan dan kehutanan didorong menerapkan prinsip zero burning atau tanpa pembakaran serta memiliki kemampuan penanganan awal apabila terjadi kebakaran di wilayah konsesi masing-masing.
“Sinergi adalah satu-satunya solusi, kita tinggalkan ego sektoral, tidak ada yang bergerak sendiri-sendiri,” kata Endar.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya menyatukan langkah pemerintah daerah, TNI-Polri, instansi teknis, dunia usaha, relawan, dan masyarakat dalam mencegah serta menangani potensi karhutla sekaligus mengantisipasi dampak El Nino di Kalimantan Timur.
