MARITIMPOST.Com,Jakarta – Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi langkah strategis dalam memperkuat pertahanan negara, meningkatkan profesionalisme prajurit, serta memastikan supremasi sipil dalam sistem demokrasi Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Kapuspen TNI dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/3/2025).
Revisi UU TNI untuk Tugas yang Lebih Efektif
Kapuspen TNI menegaskan bahwa perubahan regulasi ini bertujuan untuk menyempurnakan tugas pokok TNI agar lebih efektif, tanpa terjadi tumpang tindih kewenangan dengan institusi lain. Selain itu, revisi ini juga diperlukan untuk menyesuaikan strategi pertahanan dalam menghadapi ancaman militer maupun nonmiliter yang semakin kompleks.
“Revisi UU TNI adalah kebutuhan strategis agar tugas dan peran TNI lebih terstruktur serta adaptif terhadap tantangan zaman,” ujar Kapuspen TNI.
Penempatan Prajurit Aktif di Kementerian dan Lembaga
Salah satu poin krusial dalam revisi ini adalah pengaturan yang lebih jelas terkait penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga (K/L) di luar struktur TNI. Kapuspen TNI menegaskan bahwa kebijakan ini akan diatur secara ketat, sehingga tetap selaras dengan kepentingan nasional dan tidak mengganggu prinsip netralitas TNI.
“Penempatan prajurit aktif di luar institusi TNI akan diatur dengan ketat agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan,” tegasnya.
Penyesuaian Batas Usia Pensiun Prajurit
Revisi ini juga mencakup perubahan pada batas usia pensiun prajurit, seiring meningkatnya usia harapan hidup masyarakat Indonesia. Kapuspen TNI menjelaskan bahwa penyesuaian ini bertujuan agar prajurit yang masih produktif tetap dapat berkontribusi bagi negara, tanpa menghambat regenerasi kepemimpinan di tubuh TNI.
“Kami melihat bahwa penyesuaian batas usia pensiun dapat menjadi solusi agar prajurit yang masih memiliki kemampuan optimal tetap bisa mengabdi, tanpa menghambat regenerasi kepemimpinan di TNI,” jelasnya.
Jaga Stabilitas Nasional, Tolak Provokasi
Di tengah pembahasan revisi UU TNI, Kapuspen TNI mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh berita yang mengandung kebencian dan fitnah.
“TNI mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan tidak mudah diadu domba. Stabilitas nasional harus tetap kita jaga bersama,” tegasnya.
Supremasi Sipil Tetap Dijunjung Tinggi
Kapuspen TNI menegaskan bahwa revisi UU ini tetap menjunjung tinggi supremasi sipil, sejalan dengan pernyataan Panglima TNI dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI, Kamis (13/3/2025).
“TNI berkomitmen menjaga keseimbangan peran militer dan otoritas sipil, dengan tetap mempertahankan prinsip supremasi sipil serta profesionalisme militer dalam menjalankan tugas pokoknya,” ujar Panglima TNI.
Dengan revisi ini, diharapkan profesionalisme TNI semakin meningkat, kesiapan dalam menghadapi berbagai ancaman nasional dan global semakin kuat, serta tetap berada dalam koridor demokrasi dan supremasi hukum.
