MARITIMPOST.Com, Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerima audiensi Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Viada Hafid di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi Polri dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menjaga keamanan ruang digital, termasuk penanganan penipuan daring, judi online, hoaks, hingga berbagai kejahatan yang meresahkan masyarakat.
Kapolri mengatakan pesatnya perkembangan teknologi harus diimbangi dengan penguatan literasi digital masyarakat. Di sisi lain, penanganan terhadap kejahatan di ruang digital perlu dilakukan secara cepat dan tepat.
Menurutnya, sinergi Polri dan Komdigi menjadi bagian penting dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi masyarakat.
“Era digitalisasi ini perlu kita sikapi dengan baik, sementara literasi masyarakat mungkin masih perlu diperkuat lagi, sehingga kejahatan-kejahatan di ruang digital dapat kita eliminasi dan dapat kita lakukan upaya-upaya penanganan secara cepat,” ujar Kapolri.
Ia menegaskan, sejumlah kejahatan digital seperti penipuan daring, judi online, dan love scam menjadi persoalan yang harus ditangani secara serius. Penyebaran berita bohong atau hoaks juga membutuhkan langkah penanganan yang kuat melalui penguatan regulasi dan kerja sama antarlembaga.
Kapolri berharap penguatan kerja sama yang telah dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pada April 2026 dapat meningkatkan efektivitas upaya menjaga keamanan digital nasional.
“Semoga kolaborasi kita, dengan penguatan MoU yang baru saja kita lakukan pada bulan April lalu, dapat semakin mewujudkan apa yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya dalam mewujudkan keamanan digital nasional di Indonesia,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid mengatakan kolaborasi dengan Polri diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan kerja sama, khususnya dalam merespons berbagai persoalan digital yang dilaporkan masyarakat.
Menurut Meutya, persoalan yang menjadi perhatian antara lain jual beli data, penipuan daring, scam online, judi online, pornografi, perundungan, misinformasi, dan hoaks. Kompleksitas persoalan tersebut, kata dia, membutuhkan penanganan bersama yang mencakup langkah pencegahan dan penegakan hukum.
“Permasalahan ini cakupannya sangat luas apabila hanya dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital sendiri. Karena itu, kolaborasi dengan Polri menjadi amat penting dalam kerangka gabungan antara langkah preventif dan langkah penegakan hukum (enforcement),” kata Meutya.
Meutya juga mengapresiasi langkah Polri mengungkap jaringan judi online yang tidak hanya beroperasi di dalam negeri, tetapi juga memiliki keterkaitan lintas negara. Ia berharap penguatan kolaborasi ke depan dapat menekan praktik perjudian daring sekaligus menjawab keresahan masyarakat akibat maraknya penipuan online.
Lindungi Infrastruktur Digital
Selain kejahatan digital, pertemuan tersebut membahas perlindungan infrastruktur digital. Meutya menyoroti pencurian kabel dan perangkat telekomunikasi yang dapat mengganggu layanan internet dan berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat di berbagai wilayah.
Ia mengapresiasi penegakan hukum terhadap pencurian perangkat infrastruktur telekomunikasi, termasuk perangkat Base Transceiver Station (BTS), yang berpotensi mengganggu layanan komunikasi.
Meutya menegaskan Komdigi siap memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan Polri dalam menangani berbagai persoalan di ruang digital.
Sinergi kedua institusi diharapkan dapat memperkuat pencegahan, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan digital.
Upaya tersebut sejalan dengan semangat “Polisi Bersama Masyarakat” dalam merespons keresahan publik sekaligus mewujudkan ruang digital yang aman di Indonesia.
