Kilang Pertamina Balikpapan dan Kejati Kaltim Jalin Kerja Sama Penguatan Kepatuhan Hukum

MARITIMPOST.Com, BalikpapanPT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Balikpapan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur untuk memperkuat kerja sama di bidang hukum. Kesepakatan ini bertujuan mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan yang taat hukum, berintegritas, dan berlandaskan prinsip good corporate governance.

Penandatanganan dilakukan oleh General Manager PT KPI Unit Balikpapan, Novie Handoyo Anto, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Supardi, disaksikan oleh jajaran manajemen PT KPI Unit Balikpapan serta pejabat struktural Kejati Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya, Novie Handoyo Anto menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menjalankan tata kelola yang baik dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

“Kami menyadari pentingnya pendampingan dan kerja sama dengan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, untuk memastikan seluruh kegiatan operasional kilang berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Supardi, menegaskan dukungan Kejati terhadap upaya PT KPI Unit Balikpapan dalam menjaga kepatuhan hukum dan menciptakan lingkungan usaha yang bersih serta transparan.

“MoU ini merupakan salah satu bentuk pencegahan melalui fungsi tata usaha negara. Terutama nanti terkait dengan permintaan pendapat dan juga pendampingan atas segala kegiatan yang berhubungan dengan proses-proses produksi ataupun juga terkait hubungan dengan pihak ketiga, sehingga dampak hukumnya nanti bisa diminimalisir,” ujarnya.

Melalui MoU ini, Kejati Kalimantan Timur akan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta pendampingan hukum bagi PT KPI Unit Balikpapan. Langkah ini diharapkan dapat membantu pencegahan potensi permasalahan hukum dalam pelaksanaan proyek strategis nasional, termasuk proyek pengembangan Kilang Balikpapan.

Kerja sama antara BUMN dan aparat penegak hukum ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta mendukung kelancaran operasional salah satu kilang minyak terbesar di Indonesia.

Penulis: AdminEditor: MaritimPost.Com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Template Broadcast Berita

🔵 Berita Terbaru MaritimPost.comBaca selengkapnya:
Follow by Email
Instagram