MARITIMPOST.Com, Surabaya – PT Pelindo Terminal Petikemas akan memperkuat layanan bongkar muat di sejumlah terminal peti kemas dengan mendatangkan alat bongkar muat baru. Total sebanyak 39 unit alat direncanakan akan tiba secara bertahap pada semester II tahun 2026.
Alat yang didatangkan terdiri dari 13 unit quay container crane (QCC) yang berfungsi sebagai alat angkat peti kemas di dermaga dan 26 unit rubber tyred gantry crane (RTG) yang digunakan untuk aktivitas bongkar muat di lapangan penumpukan. Kehadiran peralatan baru tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan keandalan operasional terminal peti kemas.
Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas, Widyaswendra, mengatakan pengadaan alat baru ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan bongkar muat di pelabuhan. Sejumlah terminal utama telah ditetapkan sebagai lokasi penempatan peralatan tersebut, di antaranya TPK Belawan di Sumatera Utara, TPS Surabaya di Jawa Timur, dan TPK Semarang di Jawa Tengah.
Selain itu, alat bongkar muat baru juga akan ditempatkan di beberapa terminal lainnya, yakni TPK Panjang di Lampung, TPK Perawang di Riau, TPK Banjarmasin di Kalimantan Selatan, TPK Nilam di Jawa Timur, TPK Kendari di Sulawesi Tenggara, serta TPK Kijing di Kalimantan Barat.
“Selain mendatangkan alat baru, PT Pelindo Terminal Petikemas juga akan melakukan optimalisasi aset sejumlah alat baik QCC maupun RTG untuk mendukung kehandalan bongkar muat di terminal lainnya, seperti di TPK Berlian yang akan dilengkapi dengan dua unit QCC,” tambah Widyaswendra di Surabaya, Senin (09/02).
Langkah Pelindo tersebut mendapat perhatian dari pelaku industri pelayaran nasional. Ketua DPP Indonesia National Shipowners’ Association (INSA), Carmelita Hartoto, menilai penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan di sektor kepelabuhanan menjadi hal penting, seiring dengan pertumbuhan lalu lintas barang yang terus meningkat setiap tahun.
“Dukungan infrastruktur, peralatan dan sistem operasi pelabuhan, harus terus diperbarui agar distribusi logistik nasional lebih optimal,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Trismawan Sanjaya, menyoroti sejumlah tantangan dalam sistem logistik nasional, mulai dari ketidakpastian regulasi hingga disparitas infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia antar wilayah kepulauan. Ia menekankan pentingnya standarisasi layanan dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi.
“Semua pihak memiliki peran dalam mata rantai logistik untuk menghadirkan biaya logistik yang kompetitif, baik itu operator pelabuhan, jasa transportasi, hingga pergudangan,” pungkasnya.
